Berita

Mendagri Minta Masyarakat Awasi Uang Mahar Politik

Rabu Kliwon, 10 Juni 2015 13:05 WIB 580

Masyarakat perlu mengawasi potensinya ada uang mahar politik dari calon kepala daerah yang diusung partai politik (parpol). Dengan demikian, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dapat benar-benar menghasilkan kepala daerah yang bekerja sepenuhnya untuk rakyat.

Demikian dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, hari Selasa kemarin.

"Iya harus diawasi," kata Tjahjo.

Menurutnya, ada atau tidaknya mahar politik merupakan urusan parpol. "Itu urusan parpol.Enggak ada hubungannya dengan Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri)," ucapnya.

Oleh karena itulah, dia menyatakan, pihaknya tidak akan mengawasi potensi pemberian uang mahar. "Oh enggakEnggak ada (pengawasan). Itu masing-masing internal parpol. Secara umum memang dilarang, itu kan bagian dari money politics," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, saat dirinya masih menjadi sekretaris jenderal DPP PDIP, partainya tidak pernah meminta mahar. "Kami gotong royong. Misalnya untuk survei, anggota DPR dari daerah pemilihan (calon kepala daerah), anggota DPRD urunan. Calon juga urunan untuk survei, untuk kampanye," pungkasnya. (Berita Kesbangpol/beritasatu.com)