Berita

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Pemicu Utama Radikalisme

Senin Kliwon, 11 Januari 2016 07:20 WIB 768

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati, menilai, kemiskinan dan kesenjangan sosial memang merupakan salah satu faktor pemicu utama gerakan radikal. Tidak hanya di Indonesia, gerakan radikal di seluruh dunia biasanya berawal dari tingginya kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakatnya.

"Rakyat miskin yang sebagian besar memiliki tingkat frustasi tinggi tentu mudah ditawarkan alternatif-alternatif lain dalam jalani kehidupan mereka. Yakni dengan janji-janji muluk untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini dimanfaatkan oleh para penyebar radikalisme dalam kisi-kisi agama," kata wanita yang akrab disapa Nuning itu, Jumat (8/1).

Diingatkan, ada beberapa akar masalah radikalisme dan terorisme di dunia. Diantaranya yaitu dendam, kebencian, ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebijakan yang diskriminatif, residu kebebasan era reformasi maupun kebijakan otonomi daerah, ideologi maupun paham.

Di Indonesia sendiri, kemiskinan tidak hanya terjadi disektor pertanian. Namun juga terjadi di sektor-sektor lain di sektor informal dan kelautan (nelayan). Belum lagi permasalahan tingginya jumlah pengangguran yang belum mampu dibendung oleh pemerintah.

"Soal kemiskinan bukan hanya petani, tapi juga nelayan. Pemerintah harus lakukan task forceantar departemen untuk tanggulangi masalah ini. Situasi saat ini memang sulit diurai mana telur mana ayam. Jadi task force itu tidak boleh hanya dilakukan sepihak oleh satu departemen saja,” ucapnya.

Di satu sisi, beberapa departemen yang memiliki peranan sentral, seperti Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, Departemen Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan lain-lain seharusnya bisa lebih menjalankan fungsinya untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Dengan demikian, masyarakat di seluruh lapisan dapat terhindar dari iming-iming suasana kehidupan lain seperti yang dijanjikan kelompok-kelompok radikal tertentu. (Berita Kesbangpol/beritasatu.com)