Berita

Cegah Politik Kekerabatan

Senin Legi, 7 Maret 2016 07:42 WIB 565

Politik kekerabatan, yakni penguasaan kursi pemimpin daerah oleh keluarga tertentu, perlu dicegah. Untuk itu, sejumlah anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk mengatur kembali keikutsertaan kerabat petahana dalam pemilihan kepala daerah.

Usulan itu salah satunya datang dari anggota Komisi II DPR, M Arwani Thomafi, "Prinsipnya soal keikutsertaan kerabat petahana dalam pilkada perlu diatur lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Awalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur pembatasan kerabat petahana maju dalam pilkada. Pasal 7 huruf r UU itu melarang calon kepala daerah dan wakilnya memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Tak memiliki konflik kepentingan artinya tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan petahana. Dengan kata lain, ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu kepala daerah atau petahana tak boleh maju pilkada kecuali telah melewati satu kali masa jabatan.

Namun, ketentuan itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu diakomodasi Kementerian Dalam Negeri dalam draf revisi dengan menghapus Pasal 7 huruf r.

Arwani mengatakan, seharusnya UU tetap membatasi kerabat petahana untuk mengikuti pilkada. "Semangatnya agar kekuasaan tidak menumpuk di satu titik, dikuasai satu keluarga tertentu," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan.

Usulan serupa datang dari anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fandi Utomo. Menurut dia, merebaknya politik kekerabatan sudah menjadi keprihatinan Partai Demokrat. (Berita Kesbangpol/kompas.com)