Berita

RPP Pemerintahan Umum Telah Final

Kamis Wage, 10 Maret 2016 07:49 WIB 1986

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum telah selesai dibahas. Kini, RPP tersebut sedang disinkronisasi dan diperhalus oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
 
Beberapa waktu lalu, jelas Soedarmo, memang masih tersisa satu isu yang masih dibahas antara Kemendagri dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yakni terkait eselonisasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah sebagai bagian dari pegawai pemerintah pusat nantinya. Namun, persoalan tersebut saat ini sudah ada titik temu antara kedua belah pihak.
 
Ditargetkan, RPP PUM dapat disahkan pada tahun ini dan diimplementasikan pada awal Januari 2017. Menjelang awal Januari 2017, Kemendagri akan melakukan langkah-langkah persiapan. Diantaranya, mengusulkan revisi Keputusan Presiden (Kepres) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemendagri dengan adanya perubahan nama Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan PUM menjadi Kesatuan Bangsa Politik dan PUM. Selain itu, pengusulan anggaran Kesbangpol dan PUM seluruh Indonesia dalam RAPBN Tahun 2017.
 
"Kita nanti akan kasih penawaran kepada semua pegawai dan kepala badan Kesbangpol seluruh Indonesia. Kamu milih mana? Kamu ke daerah, monggo daerah, yang ikut pusat, monggo pusat. Yang daerahnya kosong nanti kita cari orang-orang daerah juga di luar Kesbangpol untuk mengisinya," ujar Soedarmo. (Berita Kesbangpol/zonalima.com)