Berita

Cegah Mahar Politik, Permudah Syarat Calon Perseorangan

Kamis Legi, 17 Maret 2016 11:22 WIB 665

Pengamat politik dari lembaga survei IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago alias Ipang mengaku aneh dengan wacana yang dibangun oleh DPR dengan memperberat syarat dukungan terhadap calon perseorangan. Persentase dukungan ini akan dinaikkan melalui revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Padahal, kata Ipang, salah satu tujuan adanya jalur perseorangan atau independen dalam rangka mencegah praktik busuk partai politik, yakni mahar politik.

"Seperti yang sudah kita ketahui mahalnya mahar parpol menjadi pintu masuk atau alternatif bagi calon memilih jalur independen," ujar Ipang di Jakarta.

Ipang menegaskan bahwa mahar politik itu riil adanya, namun sulit dibuktikan tetapi bisa dirasakan. Biasanya, kata dia, berupa setoran amunisi awal ke parpol sebelum berkampanye atau semacam uang pangkal memakai perahu parpol tersebut.

"Kalau sudah didaftarkan ke KPU 100% diusung parpol, baru mahar tersebut dilunasi seratus persen, ini sudah menjadi rahasia umum," ungkap dia.

Ipang menilai lingkaran setan kebiasaan politik ini yang hendak diputus oleh calon yang maju melalui jalur yang sah secara konstitusi dan legal. Dengan demikian, jika DPR ngototmemperberat syarat dukungan calon perseorangan, besar kemungkinan DPR ingin melanggengkan praktik mahar politik.

"Secara tidak langsung sebetulnya DPR sedang berupaya membunuh atau mematikan langkah politik seseorang maju lewat jalur perseorangan. Namun, ini cara halus meniadakan munculnya calon perseorangan di setiap kontestasi pilkada. Calon independen mau dimatikan lampu politiknya oleh parpol supaya harga parpol tetap tinggi seperti preseden sebelumnya tinggi biaya mahar parpol," jelas dia. (Berita Kesbangpol/beritasatu.com)