Berita

Aparatur Kesbangpol Daerah Diberi Opsi Memilih

Selasa Pon, 29 Maret 2016 07:31 WIB 1014

Pemerintah tidak akan mempersulit aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah dalam proses vertikalisasi. Mereka akan diberi opsi, apakah tetap jadi pegawai daerah atau alih status jadi pegawai pusat.

“Kita tidak akan mempersulit mereka dalam proses vertikalisasi. Kita beri kebebasan, apakah mau tetap jadi pegawai daerah atau jadi pegawai pusat,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo di Jakarta.

Vertikalisasi badan Kesbangpol menurut Soedarmo merupakan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Umum, dalam tahap harmonisasi. Ditargetkan, bulan April ini RPP sudah diserahkan ke Presiden, untuk kemudian diteken. Maka dengan berlakunya RPP tersebut, Kesbangpol akan jadi instansi pusat di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri.

Mengenai pendataan pegawai Kesbangpol, lanjut Soedarmo, diserahkan ke kepala daerahnya masing-masing. Kepala daerah nanti yang mendata, mana yang bersedia jadi pegawai pusat, dan mana yang tetap ingin jadi pegawai daerah. Namun laporan sementara, mayoritas pegawai Kesbangpol daerah ingin jadi pegawai pusat.

“Posisi Kesbangpol bila sudah jadi instansi vertikal, kan lain. Berbeda nanti. Selama ini kan, mereka di bawah kepala daerah. Nah, setelah jadi instansi vertikal, Kesbangpol adalah mitranya kepala daerah. Pergaulan mereka pun lebih luas, mereka akan berkomunikasi dengan BIN, Bais dansatuan intelijen lain seperti dari kejaksaan dan Polri,” ujarnya.

Mengenai anggaran, kata Soedarmo, karena sudah jadi instansi pusat, maka sepenuhnya ditanggung APBN. Saat ini pihaknya terus menggenjot peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kesbangpol daerah. Salah satunya, secara bertahap melakukan pelatihan intelijen. Pelatihan intelijen ini sangat penting, karena nanti Kesbangpol jadi tulang punggung Kementerian Dalam Negeri untuk mencermati setiap dinamika dan gelagat yang terjadi di daerah.

Anggaran operasional untuk seluruh Kesbangpol pun sudah dipersiapkan. Menurut Soedarmo, anggaran yang disiapkan, sekitar 8,8 triliun. Ia berharap, dengan hadirnya instansi vertikal di daerah, kepentingan pusat di daerah tak diabaikan. Instansi Kesbangpol ini yang akan mengawal kepentingan dan kebijakan pusat di daerah, selain melakukan deteksi dini.

“Tapi misalnya bila kita kekurangan personil, nanti kita ambil dari lulusan IPDN. Tapi untuk sementara, dari 19 ribu aparatur Kesbangpol di daerah, sebagian besar tetap existing,” katanya.

Terlebih lagi, kata dia, tak ada penurunan eselon. Bahkan, dari sisi eselon, agak berbeda dengan instansi vertikal lainnya. Tentu ini secara tak langsung jadi daya tarik bagi aparatur Kesbangpol di daerah. Di samping posisi serta tugas dan kewenangannya yang lebih ‘bergigi’ dibanding masa lalu. “Ini yang membuat mereka tetap ingin di Kesbangpol,” katanya. (Berita Kesbangpol/koran-jakarta.com)