Berita

Partai Politik Diusulkan Miliki Badan Usaha

Jumat Legi, 1 April 2016 07:43 WIB 690

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina MMD Initiative, Mahfud MD, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar partai politik (parpol) di Indonesia memiliki badan usaha sendiri seperti kehidupan parpol pada era Presiden Soekarno. Hal ini penting untuk mencegah masifnya korupsi politik sekaligus membantu parpol yang masih kesulitan pendanaan.

"Saya lebih setuju parpol dibolehkan membuat usaha. Dulu tahun 1955 parpol boleh buat usaha. Ada yang mengelola perkebunan dan sebagainya," kata Mahfud usai acara diskusi bertema "Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi".

Menurut Mahfud, adanya aturan parpol membuat usaha lebih baik dibandingkan negara menambah insentif untuk parpol yang sekarang hanya sebesar Rp 108 per suara yang didapat dari pemilu. Pasalnya, mentalitas pengelolaan parpol masih buruk.

"Nanti kalau ada yang mau mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) atau calon kepala daerah bisa dipatok uang lebih besar karena dari negara saja sudah besar maka baiknya disusun rumusan agar parpol bisa melakukan usaha. Sebab kita masih mengalami masalah mental," katanya.

Dirinya juga berharap agar DPR memiliki ketegasan dan kemauan untuk menaikan ambang batas parlemen dari 3,5 persen menjadi 5 persen untuk menyederhanakan jumlah parpol.

"Jumlah parpol lima saja sudah cukup. Maka saya setuju kalau ambang batas 5 persen. Kalau mau tegas, DPR yang menentukan. Kalau sampai 5 persen, mungkin tak sampai lima parpol di parlemen, mungkin tiga atau empat," ujar Mahfud.

Dalam kesempatan acara diskusi, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menuturkan, demokrasi yang berlangsung di Indonesia belum ideal. Eksistensi parpol juga masih rentan karena kesulitan keuangan. Dia mengusulkan penaikan intensif negara untuk parpol dari Rp 108 menjadi Rp 5000 per suara yang diraih dalam pemilu.

Fadli juga mengusulkan, adanya regulasi yang membolehkan parpol membentuk badan usaha sendiri di samping memungut iuran anggota.

"Belakangan ini enggak ada parpol yang hidup karena iuran, parpol hidup dari pemotongan gaji anggota DPR, DPRD, sebagai bentuk dari sumbangan anggota juga sumbangan-sumbangan lain maka perlu dipikirikan ke depan bagaimana parpol mendapatkan suatu dana," kata Fadli.(Berita Kesbangpol/beritasatu.com)