Berita

RPP PUM Segera Diajukan ke Presiden

Selasa Pahing, 12 April 2016 14:29 WIB 660

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Urusan-Urusan Pemerintahan Umum telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam waktu dekat, RPP tersebut akan segera diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disahkan.
 
Hari ini, jelas Yuswandi, jajaran internal Kemendagri juga telah menggelar rapat konsolidasi guna membahas persiapan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan umum di Subang, Jawa Barat (Jabar). Poin-poin yang dibahas diantaranya soal regulasi turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum mulai dari PP sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
 
"Khususnya terkait dengan kelembagaan dan tata kerja, personil, keuangan dan aset, program dan anggaran, dan dokumen," kata Yuswandi.
 
Sebelumnya, pada pertengahan Maret 2016, Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo menargetkan, RPP PUM dapat segera disahkan sehingga bisa efektif dilaksanakan pada awal Januari 2017. Pengesahan RPP PUM ini juga penting guna mengajukan alokasi penambahan anggaran vertikalisasi badan atau dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) seluruh Indonesia dalam RAPBN 2017. Mengingat, pembahasan RAPBN 2017 sudah mulai dibahas April 2016.
 
Diperkirakan, Kemendagri membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp8,9 triliun untuk membentuk lembaga vertikal Kesbangpol di daerah tersebut. Nantinya, badan atau dinas Kesbangpol tidak lagi menjadi bagian struktur organisasi pemerintah daerah, melainkan menjadi bagian dari struktur organisasi Kemendagri. (Berita Kesbangpol/zonalima.com)