Bantul, 14 September 2026 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada Partai Politik pada Senin, 14 September 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bantul sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pemantauan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi dan kegiatan partai politik di Kabupaten Bantul.
Kegiatan Monev dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas), Ibu Novita Pristiani Dewi, S.St. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama tim kerja yang terdiri dari Tim Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul, Bagian Hukum, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu bentuk koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan partai politik. Melalui kegiatan tersebut, tim melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan administrasi, kelembagaan, serta pelaksanaan kegiatan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, tim juga melakukan dialog dan koordinasi dengan jajaran pengurus Partai Golkar Kabupaten Bantul. Monev menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai ketentuan dan memberikan pendampingan apabila ditemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, khususnya dalam aspek administrasi dan tata kelola organisasi.
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partai politik untuk semakin tertib dalam melaksanakan administrasi organisasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh partai politik di Kabupaten Bantul sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan politik yang demokratis, tertib, serta kondusif menuju penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang semakin baik.
