Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) di Kantor Partai Demokrat Kabupaten Bantul pada Rabu, 23 September 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas), Ibu Novita Pristiani Dewi, S.St. Kegiatan turut diikuti oleh Tim Kerja Kesbangpol Kabupaten Bantul serta perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memastikan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap sejumlah dokumen administrasi serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Selain itu, dilakukan pula diskusi dan koordinasi dengan pengurus Partai Demokrat terkait pelaksanaan, pemanfaatan, serta kelengkapan administrasi Banparpol.
Monitoring dan evaluasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi apabila masih terdapat dokumen atau administrasi yang perlu dilengkapi maupun diperbaiki. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan bantuan keuangan partai politik dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan Monev Banparpol ini sekaligus menjadi bentuk koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul, partai politik, dan penyelenggara pemilu dalam mendukung tertib administrasi serta penguatan tata kelola bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul.
Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan Banparpol yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga bantuan yang diberikan dapat mendukung pelaksanaan fungsi dan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat.
